Dialog itu justru melenceng dari tujuan semula. Sebab belakangan dialog itu hanya akan membicarakan hal-hal kesehatan, ekonomi, dan pembangunan. Tak menyentuh persoalan kekerasan atau pelanggaran HAM.
Di Bumi Cendrawasih kini tengah gaduh membicarakan dialog jilid II Jakarta-Papua. Ide ini bermula dari Istana Negara, 15 Agustus lalu. Kala itu, Presiden Joko Widodo mengundang 14 tokoh agama, tokoh adat dan pegiat hak asasi manusia. Dalam pertemuan singkat tersebut, Jokowi menekankan kalau ia tahu persoalan di Tanah Papua, utamanya tentang penderitaan rakyat di sana. Jokowi juga menyebut soal hak asasi manusia menjadi perhatiannya. Dia ingin pelanggaran HAM di sana dihentikan.
Perwakilan ke-14 tokoh itu menyorongkan gagasan penyelesaian kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang tak kunjung kelar. Misalnya lewat dialog yang melibatkan semua pihak. Jokowi lantas menugaskan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto juga Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Teten Masduki, merancang dialog itu.
Kabar dialog jilid II Jakarta-Papua ini menyebar, membelah suara rakyat Papua antara pro dan kontra. Bagi yang kontra seperti aktivis kemerdekaan Filep Karma, dialog ini sudah terlambat. Kalaupun dipaksakan, harus mengikutkan Gerakan Pembebasan Papua (UMLWP). Mediatornya pun harus tokoh internasional atau orang yang bebas kepentingan.
Kritik lain datang dari pegiat HAM, Yan Christian Warinussy, yang ikut pertemuan di Istana. Kata dia, dialog itu justru melenceng dari tujuan semula. Sebab belakangan dialog itu hanya akan membicarakan hal-hal kesehatan, ekonomi, dan pembangunan. Tak menyentuh persoalan kekerasan atau pelanggaran HAM. Sayangnya pula, Wiranto enggan memperjelas, diam seribu bahasa.
Sesungguhnya, dialog semacam ini pernah diusulkan Jaringan Damai Papua dan LIPI pada 2011, tapi kandas karena ditolak Panglima TNI kala itu, Agus Suhartono. Sebab TNI tak ingin "bernegosiasi" dengan OPM --yang dianggap kelompok separatis. Hawa dialog itu pun kental dengan embel-embel 'NKRI harga mati'.
Jadi, jika sekarang Presiden Jokowi ingin mencoba memperbaiki hubungan dengan rakyat Papua, tak cukup dengan dialog - TNI-Polisi mesti angkat kaki dari Papua. Dan usut semua kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Bumi Cendrawasih.
Link: http://kbr.id/09-2017/dialog_jakarta_papua/92388.html
 |
| Para-tokoh-Papua-foto-bersama-Presiden-Jokowi-di-Istana-Negara-Dokumen |
Di Bumi Cendrawasih kini tengah gaduh membicarakan dialog jilid II Jakarta-Papua. Ide ini bermula dari Istana Negara, 15 Agustus lalu. Kala itu, Presiden Joko Widodo mengundang 14 tokoh agama, tokoh adat dan pegiat hak asasi manusia. Dalam pertemuan singkat tersebut, Jokowi menekankan kalau ia tahu persoalan di Tanah Papua, utamanya tentang penderitaan rakyat di sana. Jokowi juga menyebut soal hak asasi manusia menjadi perhatiannya. Dia ingin pelanggaran HAM di sana dihentikan.
Perwakilan ke-14 tokoh itu menyorongkan gagasan penyelesaian kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang tak kunjung kelar. Misalnya lewat dialog yang melibatkan semua pihak. Jokowi lantas menugaskan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto juga Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Teten Masduki, merancang dialog itu.
Kabar dialog jilid II Jakarta-Papua ini menyebar, membelah suara rakyat Papua antara pro dan kontra. Bagi yang kontra seperti aktivis kemerdekaan Filep Karma, dialog ini sudah terlambat. Kalaupun dipaksakan, harus mengikutkan Gerakan Pembebasan Papua (UMLWP). Mediatornya pun harus tokoh internasional atau orang yang bebas kepentingan.
Kritik lain datang dari pegiat HAM, Yan Christian Warinussy, yang ikut pertemuan di Istana. Kata dia, dialog itu justru melenceng dari tujuan semula. Sebab belakangan dialog itu hanya akan membicarakan hal-hal kesehatan, ekonomi, dan pembangunan. Tak menyentuh persoalan kekerasan atau pelanggaran HAM. Sayangnya pula, Wiranto enggan memperjelas, diam seribu bahasa.
Sesungguhnya, dialog semacam ini pernah diusulkan Jaringan Damai Papua dan LIPI pada 2011, tapi kandas karena ditolak Panglima TNI kala itu, Agus Suhartono. Sebab TNI tak ingin "bernegosiasi" dengan OPM --yang dianggap kelompok separatis. Hawa dialog itu pun kental dengan embel-embel 'NKRI harga mati'.
Jadi, jika sekarang Presiden Jokowi ingin mencoba memperbaiki hubungan dengan rakyat Papua, tak cukup dengan dialog - TNI-Polisi mesti angkat kaki dari Papua. Dan usut semua kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Bumi Cendrawasih.
Link: http://kbr.id/09-2017/dialog_jakarta_papua/92388.html
Tags:
Opini